Sistem PPDB 2019 Baik Namun Masih harus Dikoreksi

Sistem PPDB 2019 Baik Namun Masi harus Di Korekasi

Fkossmpkotabali.web.idPengamat pendidikan di Bali, MS. Candra, ketika dia bertemu. mengatakan bahwa sistem PPDB 2019 cukup bagus dalam upaya mendistribusikan pendidikan, tetapi ada beberapa kelemahan yang perlu dievaluasi.

Candra mengatakan harus ada tahap penyesuaian mengingat setiap daerah di Bali memiliki kondisi daerah yang berbeda.

“Zonasi ini membuat sekolah negeri akan sulit menentukan siswa yang diterima, karena ada sekolah negeri berdekatan. Zonasi ini harus diatur lebih rinci, kalau misalnya pemerintah menentukan radius 2 kilometer, ternyata minim siswa. Memang zonasi di perkotaan agak sulit,” terangnya.

Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 diakui banyak dikeluhkan masyarakat. Dengan sistem penerimaan siswa di sekolah negeri lewat jalur zonasi hingga 90 persen, masyarakat khawatir anaknya tak diterima di sekolah negeri, mengingat setiap Rombongan Belajar (Rombel) SMA dibatasi hanya 36 orang. Keluhan itu paling terasa di Denpasar. Hal itu disebabkan penentuan zona yang masih rancu, karena adanya beberapa SMA Negeri yang lokasinya berdekatan. Sebut saja, SMAN 1 Denpasar, SMAN 7 Denpasar dan SMAN 3 Denpasar.

Terkait sistem zonasi PPDB ini, Kasi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan Bali, AA Gde Rai Sujaya, mengatakan, pihaknya tak memungkiri terjadi penumpukan sekolah negeri pada satu wilayah di Denpasar. Akibat kondisi itu, pihaknya belum bisa melakukan pemetaan terhadap sekolah mana yang akan dipilih dan tempat tinggal siswa yang memilih sekolah tersebut. Sebagai upaya antisipasi, Disdik Bali memberikan kesempatan bagi pelamar sekolah negeri untuk memilih dua sekolah yang diinginkan, dan satu alternatif piihan sekolah swasta.

“Pilihan pertama adalah sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal siswa, yang kedua tentu sekolah yang lebih jauh lagi. Disdik juga akan mendistribusikan siswa yang belum tertampung pada sekolah negeri yang memungkinkan, tapi itu kembali kepada si anak,” terangnya.

Baca juga : Rumah Kontrakan Terbakar Kerugian 100an Juta

Rai Sujaya menjelaskan, untuk mengantisipasi kisruh, pihaknya berupaya transparan dalam prosesnya PPDB yang bisa diketahui secara daring atau online, misalnya informasi terkait jarak, verifikasi dan validasi. Ia menekankan, pihaknya sejak awal sudah menjelaskan bahwa sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh calon siswa lulusan SMP. Bagi yang tidak diterima di sekolah negeri, diarahkan ke sekolah swasta.

Ia mengatakan, jalur zonasi merupakan upaya pemetaan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan, sesuai imbauan Presiden RI untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Kata dia, pemerataan pendidikan ini juga menjadi tantangan baru bagi guru, dimana kemampuan guru dituntut harus mampu menentukan metode ajar mengingat akan ada beragam potensi siswa dalam satu kelas.

“Kami berupaya transparan, tidak ada rekayasa agar masyarakat nyaman mengikuti sistem zonasi. Ini upaya pemerataan, jadi selanjutnya dapat diketahui daerah mana yang kekurangan sekolah, sehingga akan dibangun sekolah,” terangnya seraya berharap upaya pemerintah ini dapat didukung masyarakat demi terwujudnya situasi PPDB yang kondusif.

Related posts